Pelantikan PJ. Gub. Jabar Melanggar UU, Kemana & Apa Fungsi KSP & Wantimpres?" by @Ronin1948

Pada 25 Januari 2018, kami katakan Plt Gubernur Jabar Komjen pol Iriawan Akan menimbulkan konflik kepentingan karena salah satu konsestan Pilgub Jabar adalah salahsatunya dari unsur polri Masih ada Iwa Karniwa sekda provinsi Jabar sebagai pelaksana harian tugas Gubernur pic.twitter.com/ozbPmB2FaV

Jokowi Tak Bisa Tolak Puan Jadi Menteri

Nama Puan Maharani disebut sebagai salah satu nama wajib yang harus ada dalam jajaran menteri kabinet pimpinan Jokowi-JK. Namun seruan agar Jokowi mengutamakan profesionalitas figur terus mengemuka.

"Sepertinya Jokowi tidak bisa mengelak untuk menempatkan Puan jadi mentri, tapi hendaknya Puan jangan diberikan posisi yang strategis. Kasih aja mentri perawan atau peranan wanita, jangan mentri-mentri strategis lah. Bagaimanapun kepentingan rakyat harus didahulukan,” ujar Pengamat Politik dari Universias Indonesia, Muhammad Budyatna di Jakarta, Rabu (6/8).

Jokowi, lanjut Budyatna, nantinya harus berani mengganti para mentri yang hanya duduk dikursi, tanda tangan, dan terima setoran namun tak mau bekerja turun ke bawah.

"Kalau ada mentri tidak pernah turun ke bawah melihat kebutuhan dan kepentingan rakyat, maka ganti saja. Jangan lagi ada mentri berkunjung ke daerah hanya menemui bupati, walikota, atau gubernur saja," pungkas Budyatna.

http://forum.viva.co.id/showthread.php?t=1709638

Ketemu Kalla, Prabowo Minta Maaf Soal Pilpres

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto menyatakan secara remsi meminta maaf kepada Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla soal seluruh pernyataan dan tindakannya selama pemilihan presiden lalu. Dia mengklaim ingin bersilaturahmi dan menjaga hubungan baik dengan seniornya, Jusuf Kalla. Prabowo juga menyatakan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.  

"Terkadang, dalam politik itu kita bicara keras, tapi hatinya tetap bersatu," ujar Prabowo di Istana Wakil Presiden, Selasa, 21 Oktober 2014. "Sama-sama juga minta maaf. Namanya juga kampanye," tutur Kalla sambil memeluk erat Prabowo.

Kalla menyatakan kedatangan Prabowo menunjukkan semangat kebersamaan untuk mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera. Dalam pertemuan sekitar 40 menit tersebut, Prabowo memaparkan pandangannya perihal ekonomi dan pembangunan.
"Prabowo memberikan ketenangan untuk bangsa. Kita satu kapal," kata Kalla menanggapi sikap Prabowo mau yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan hadir di pelantikan presiden-wakil presiden. (Baca: Koalisi Prabowo 'Nggerundel' Soal Sikap PPP)

Prabowo sendiri menyatakan seluruh tindakannya ini adalah suatu kewajiban dirinya sebagai seorang warga negara. Dia juga memberikan selamat secara tulus dan mendukung pemerintahaan Jokowi-Kalla.

Prabowo mengklaim Gerindra berkomitmen menjaga keuntuhan bangsa. Dia dan partainya akan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja. Namun Gerindra tetap berada dalam posisi oposisi untuk mengawasi dan mengkritik pemerintah. "Masak, semua partai mau masuk kabinet. Ada yang eksekutif, ada yang legislatif," ujar Prabowo. (Baca juga: Prabowo Minta Jokowi-JK Tunaikan Seluruh Janjinya)

Kalla juga menyatakan sangat mendukung sikap Prabowo dan Gerindra. Ia mengklaim pemerintah butuh kelompok yang mengawasi dan mengkritik agar bisa berkembang.

FRANSISCO ROSARIANS

Jokowi Tak Pernah Tawari PPP Jabatan Menteri

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan tidak pernah menawarkan posisi menteri kepada Partai Persatuan Pembangunan. "Kita tidak pernah menawarkan. Yang lama (gabung koalisi) saja enggak pernah ditawarkan, masak yang baru ditawari," katanya di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Ahad, 12 Oktober 2014.

Jokowi menjelaskan PPP belum memastikan sikap untuk bergabung dengan koalisinya. "Ini, kan, kita pastikan dulu, dalam proses. Kalau PPP sudah masuk di dalam, baru kita berbicara itu," katanya. (Baca: Jokowi: Tak Ada Jatah Menteri Koalisi Merah Putih)

Mantan Wali Kota Solo tersebut mengakui memang menjalin komunikasi politik dengan kubu PPP. Namun Jokowi enggan mengatakan siapa nama politikus PPP yang sering dia temui. "Saya itu setiap hari ketema-ketemu-ketema-ketemu. Ya, enggak bisa saya sebutkan ketemu siapa, ketemu siapa," katanya. (Baca: Ini Kriteria Menteri Versi Jokowi)

Jokowi kemudian menyebutkan koalisinya membuka lebar pintu bagi partai lain untuk bergabung. "Ya, kita membuka lebar, tidak hanya PPP. Semuanya, tapi dengan catatan-catatan," kata Jokowi.

NURIMAN JAYABUANA

Bos Facebook Bertemu Jokowi di Jakarta

JAKARTA (voa-islam.com) - Tidak salah jika Jokowi merencanakan bertemu dengan CEO Facebook Mark Zuckerberg. Karena, melalui media sosial, seperti Facebook dan Twitter, ikut mengkampanyekan Jokowi, saat pemilihan gubernur dan presiden.
Kemenangan Jokowi dalam pilpres 9 Juli, tak terlepas dari penggalangan dukungan yang massif oleh Jasmev (Jokowi-Ahok Sosial Media Volenteer), dan menjadi tulang-punggung Jokowi. Di kalangan masyarakat perkotaan 'share' (sumbangan) media sosial, seperti Facebook, semakin besar dan pengaruh semakin luas.
Pertemuan antara Jokowi dengan si 'Yahudi' Mark Zuckerberg, yang jauh-jauh dari AS itu, ingin memastikan pengaruhnya di Indonesia, dan melakukan penetrasi dikalangan masyarakat perkotaan. Di mana mereka rata-rata sudah menjadi pengguna media sosial semacam Facebook'. Sementara itu, kabarnya Jokowi menjadi anggota Rotary Club, bagian dari jaringan Zionis.
"Besok (ketemu Zuckerberg)," kata Jokowi di Kampung Kapitan, jalan Pahlawan Revolusi, Jakarta Timur, Minggu (12/10/2014).

Mark Zuckerberg ke Indonesia untuk menghadiri acara yang diselenggarakan internet.org dan bertemu sejumlah pejabat di Jakarta. Belum bisa dipastikan kapan pertemuan dengan Jokowi.

Tadi pagi, Mark Zuckerberg ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Ia mengunggah salah satu foto di laman Facebook miliknya.

"Aku baru saja tiba di Indonesia, dan langsung mendaki Borobudur untuk melihat matahari terbit. Besok di acara Internet.org aku tak sabar untuk bertemu dengan para pengembang, mitra operator, dan pemimpin pemerintahan di Jakarta," kata Zuck melalui akun Facebook-nya.
Sebaliknya, Jokowi sendiri sangat berkentingan dengan media sosial semacam Facebook, yang salama ini sudah banyak membantunya. Jokowi ingin mendapatkan dukungan publik yang luas, dan sarananya melalui Facebook.
Maka, pertemuan dengan tokoh 'Yahudi' di bidang media sosial ini, pasti dimanfaatkannya bagi rekasaya terhadap kecenderungan publik. Kalangan Yahudi internasional, sangat berkepentingan melakukan campur tangan atas Indonesia, melalui media Facebook. Bagaimana lahir pemerintahan yang baru dan pro-Israel, itulah tujuannya. [jj/dbs/voa-islam.com]

Koalisi Merah Putih Targetkan Revisi UU KPK

TEMPO.CO , Jakarta:-Setelah berhasil menghapus pemilihan kepala daerah langsung dalam revisi Undang-Undang Pilkada,  Koalisi Merah Putih, kumpulan partai pengusung calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, menarget pengubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Anggota dewan baru yang akan mendukung gerakan ini," kata Martin Hutabarat, anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 29 September 2014.(Baca: Prabowo: Gerindra Belum Tentu Partai Bersih)
Martin mengatakan target revisi beleid tersebut sudah disepakati oleh seluruh partai Koalisi Merah Putih. Mereka berkomitmen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam perundangan tersebut. "Yang menyangkut kepentingan rakyat tentang penegakan hukum, kami solid dan berkomitmen," kata dia.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah diusulkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Dewan Perwakilan Rakyat pada September tahun lalu. Namun usulan tersebut mentah setelah aktivis antikorupsi menuding revisi tersebut bertujuan melemahkan fungsi KPK. Kuatnya penolakan membuat fraksi urung membahasnya.(Baca: 10 Sentilan KPK Soal KUHAP yang Bikin SBY Panas)
Namun Koalisi Merah Putih yang digawangi Gerindra, Partai Amanat Nasional, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Keadilan Sejahtera telah berhasil mengubah sejumlah aturan dan perundangan yang kerap menuai kritikan publik. Salah satunya menghapus pilkada langsung dalam RUU Pilkada melalui perhitungan suara di paripurna DPR. Oleh karena itu, Martin optimistis revisi perundangan KPK bisa diubah."Apalagi ini bukan pelemahan KPK tapi penguatan," kata dia.

Martin mengatakan revisi perundangan KPK akan berfokus pada pengawasan internal lembaga tersebut. Sebab selama ini, kata anggota Komisi Hukum DPR itu, pengusutan kasus dari laporan publik tidak tertangani seluruhnya. "Nah harus jelas kenapa ini diusut dan kenapa itu diusut," ucapnya.

Di sisi lain, Martin melanjutkan, ada serangkaian kasus etik pimpinan Komisi Antirasuah yang tak terselesaikan dengan jelas oleh Komite Etik KPK. Ia mencontohkan pertemuan antaran Chandra M Hamzah, bekas wakil ketua KPK dengan M Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat. Dalam kasus itu, Komite Etik KPK mengklaim tak menemukan indikasi perbuatan kriminal dari Hamzah.""Sehingga perlu penguatan pada fungsi pengawasan internalnya," ujarnya.

Politikus PPP Ahmad Yani mengatakan KPK kerap mengkritik lembaga yang tak memiliki pengawasan internal, sementara mereka tak bisa diawasi oleh siapapun. Oleh karenanya, Yani sepakat KPK wajib memiliki badan pengawas internal yang memiliki kekuatan dalam perundang-undangan.(Baca:Kisruh Revisi KUHAP, KPK: Setop Berbalas Pantun)

Yani menambahkan partainya juga memperjuangkan agar KPK tak hanya mengandalkan penindakan dalam melaksanakan tugas. Namun masuk pada tataran pencegahan dengan mengawal lembaga-lembaga dalam melaksanakan tugasnya. Ia mencontohkan pengawalan terhadap anggota DPR yang bertugas memperjuangkan anggaran proyek masuk ke daerah pemilihannya."Efek jera dari penindakan itu hanya teori balas dendam, teori abad pertengahan," kata dia.

Namun keinginan koalisi Merah Putih ini bakal dihadang oleh koalisi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Eva Kusuma Sundari, politikus PDI Perjuangan, mengatakan partainya akan mencegah rencana mereka lantaran tak diyakini menguatkan fungsi KPK. "Itu omong aja, lihat saja peraturan lain yang berhasil mereka ubah," katanya.

Jokowi Apresiasi Sikap SBY yang Keluarkan Perpu UU Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akhirnya menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengganti Undang-undang Pilkada yang menggunakan sistem pilkada melalui DPRD dengan sistem pilkada langsung.

"Kami sudah tahu semuanya, rakyat menghendaki pilih langsung, karena hak politik rakyat dihargai, didengar," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di depan Rumah Dinas Kegubernuran DKI, di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2014).
Pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini memastikan sikap SBY yang tiba-tiba mengeluarkan Perpu tersebut bukanlah hasil lobi-lobi yang dilakukan partai koalisi pemerintahan Jokowi-JK.
"Enggak ada," ucap Jokowi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden SBY menegaskan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) pemilihan kepala daerah yang baru disahkan di DPR.
Keputusan tersebut diambil SBY usai menggelar pertemuan tertutup dengan petingi Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta.
"Yang intinya Perpu ini saya ajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat setelah esok saya terima draf Rancangan Undang-undang hasil paripurna kemarin maka aturan mainnya itu harus saya tandatangani dan setelah ditandatangani karena saya hari ini dan hari-hari sebelum ini sungguh mendengar kehendak rakyat," ujar SBY saat memberikan keterangan pers di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9/2014).
Menurut SBY, Perpu tersebut akan tetap berpedoman pada 10 usulan perbaikan yang diajukan Partai Demokrat yang ditolak di DPR, pekan lalu.
"Maka gantungan utama Perpu ini juga sistem pilkada langsung dengan perbaikan," beber Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Ruhut: Kejagung Tetapkan Tersangka, Jokowi Selesai!

JNEWS - Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan bila Kejaksaan Agung menetapkan Jokowi sebagai tersangka maka selesai sudah pilpres bagi Jokowi, karena ancaman hukuman para pelaku korupsi di atas 5 tahun. Pencapresan Jokowi pun harus dibatalkan.

“Kalau itu yang terjadi maka nampaknya Megawati yang akan dicapreskan. Toh selama ini di internal PDIP banyak pro kontra mengenai pencapresan Jokowi. Yang maju nantinya bisa jadi Megawati,”ucap Ruhut kepada wartawan di Gedung MRP/DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (22/5).

Sementara di tempat terpisah Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Panji Anugra Permana, menilai SBY masih bisa memainkan perannya sebagai presiden dalam kasus busway ini karena biar bagaimanapun kejaksaan adalah bawahan presiden. Tapi SBY tidak melakukan itu karena sikap poltik Demokrat adalah netral

” SBY sebenarnya bisa memainkan kejaksaan agung untuk menetapkan Jokowi jadi tersangka. Hanya itu tidak akan terjadi, karena dia sudah menegaskan dirinya netral. SBY pernah bilang, saya tidak bisa mengintervensi hukum kalau kejaksaan punya bukti yah itu urusan kejaksaan karena ketika besan saya jadi tersangka saja, saya tidak intervensi.Kalau seperti itu kejadiannya maka bisa saja batal pencapresan Jokowi jika Kejaksaan Agung memang punya bukti,” tegasnya.

STOP!!! JANGAN LANTIK JOKOWI JADI PRESIDEN

JeratNews - Penuntasan kasus korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta di Pemda DKI Jakarta telah memasuki babak menentukan. Selangkah lagi Michael Bimo Putranto dan Joko Widodo akan ditetapkan sebagai tersangka. Demikian disampaikan akun twitter Anti Korupsi dan Anti Komunis PKI Triomacan20000 (@TM2000Back).

Akun itu memaparkan bukti-bukti dugaan korupsi Joko Widodo pada pengadaan Bus Trans Jakarta dan Bus Medium Reguler d Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun anggaran 2013.

Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka korupsi Bus Trans Jakarta, antara lain ;

1. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono
2. Sekretaris Dishub DKI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Transjakarta Drajat Adhyaksa
3. Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Setyo Tuhu
4. Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi BPPT
5. Budi Susanto Direktur Utama PT New Armada (PT Mobilindo Armada Cemerlang
6. Agus Sudiarso Direktur Utama PT Ifani Dewi
7. Chen Chong Kyeon (CCK), Direktur Utama PT Korindo Motors

Penyidik telah menerima hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP, yang telah ditetapkan sebesar Rp 54.389.065.200.

"Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan 3 orang tersangka baru," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Tony Spontana, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat dua minggu lalu (15/8/2014).

Berdasarkan pengembangan penyidikan kasus korupsi Bus Trans Jakarta, sudah semestinya penyidik segera menetapakan tersangka baru, yakni Michael Bimo Putranto, Joko Widodo dan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta.

"Penetapan tiga tersangka dari pihak swasta pemenang lelang sudah dilakukan dua minggu lalu. Kenapa penyidik terlalu lamban dalam penetapan tersangka berikutnya?" kicau TM2000.

Dalam kuliah twit (kultwit) Selasa (2/9/2014) akun anti kemunafikan pejabat itu, mengunggah bukti-bukti keterlibatan Joko Widodo Gubernur DKI Jakarta dalam korupsi Bus Trans Jakarta.

TM2000 bahkan menguraikan bentuk keterlibatan Joko Widodo dalam korupsi yang sangat memalukan vulgar dan memalukan itu, antara lain:

1. Memanggil dan memerintahkan Kadishub DKI Jakarta utk “membantu” Michael Bimo Putranto

2. Menyetujui dan menandatangani persetujuan lelang dan pemenang lelang Bus Trans Jakarta. Sesuai UU harus melalui Persetujuan Gubernur DKI. UU menetapkan, untuk proyek di atas nilai tertentu, seperti pengadaan Bus Trans Jakarta, yang per paketnya > Rp 50 miliar, harus persetujuan dan tanda tangan dari Gubernur DKI Jakarta

3. Gubernur Jokowi memutuskan Bimo Putranto sebagai wakil Pemda DKi Jakarta dan atas nama Gub DKI utk menghadiri seminar Transportasi di Guangzhou, China pada 30 Agustus - 1 September 2012.

4. Bimo Putranto memberi gratifikasi atau suap kepada Jokowi dalam bentuk : pembiayaan jasmev (tim sosial media Jokowi), setoran mahar ke PDIP dalam rangka pencapresan Jokowi dan kepada anak Jokowi, Rakabuming.

5. Gubernur DKI Jokowi sendiri yang menjemput kedatangan Bus trans Jakarta di Pelabuhan Tanjung priok, Jakarta dari China. Jokowi bahkan menyambut langsung ke pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 3 kali

6. Dari tiga kali kedatangan Jokowi ke Tanjung Priok menyambut Bus Trans Jakarta merk Ankai kiriman dari China, sekali diantaranya Jokowi datang bersama Hatta Rajasa, Menko Perekonomian.

Presiden SBY dalam beberapa kesempatan, sejak pidato kenegaraan 15 Agustus 2014 lalu,  sudah empat kali menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dan tidak ada seorang pun kebal hukum di Indonesia. Banyak pihak menduga, ucapan presiden itu ditujukan untuk capres Joko Widodo.

Jokowi kaget politisi PDIP usul jual pesawat kepresidenan

MERDEKA.COM. Presiden terpilih Joko Widodo kaget saat dikonfirmasi terkait usulan salah satu politisi PDIP Maruarar Sirait soal penjualan pesawat kepresidenan. Usulan tersebut diungkapkan Maruarar sebagai salah catu cara menghemat anggaran negara sekaligus memberi teladan kesederhanaan pemimpin di mata rakyat.

"Kata siapa (mau dijual)? Dijual ke siapa?" ucap sosok yang akrab disapa Jokowi tersebut saat dikonfirmasi terkait usulan penjualan pesawat tersebut di Balaikota, Jakarta, Senin (1/9).
Jokowi heran dengan usul itu mengingat umur dari pesawat kepresidenan baru beberapa bulan terhitung sejak didatangkan pada April lalu. "(pesawat kepresidenan) masih baru kok mau dijual," singkat Jokowi.
Sebelumnya, Politikus PDIP Maruarar Sirait akan meminta presiden terpilih Joko Widodo menjual pesawat kepresidenan. Usulan ini sebagai bentuk efisiensi yang bisa dilakukan dalam kerangka penghematan anggaran. Padahal asal muasal dibelinya pesawat kepresidenan justru untuk menghemat anggaran perjalanan dinas presiden yang terlalu besar gara-gara selalu menyewa pesawat.
Maruarar mengatakan, efisiensi adalah hal pertama yang harus dilakukan pemimpin. Jika pemimpin masih berfoya-foya dengan kemewahan maka rakyat juga tidak akan mau melakukan penghematan.
"Efisiensi rakyat juga harus lihat seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas. Ke depan saya usulkan pesawat presiden dijual saja, ini untuk efisien. Protokoler dikurangi dan ini memberi contoh. Pemimpin tidak sederhana bagaimana orang bisa sederhana," ucap Ara dalam diskusi di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (1/9)
Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) dibeli Indonesia seharga USD 89,6 juta atau sekitar Rp 847 miliar semasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden. Pesawat tersebut tiba di Tanah Air pada 10 April 2014 yang selanjutnya digunakan untuk lawatan ke dalam dan luar negeri.
Pesawat Boeing 737-800 ini diproduksi Boeing Company sejak 2014, memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,5 meter dan panjang 38 meter. Pesawat ini juga dipasangi 2 mesin CFM 56-7.
Pesawat BBJ2 ini mampu terbang di ketinggian maksimal 41.000 feet, lama terbang mencapai 10 jam, memiliki kecepatan jelajah maksimum 0,785 mach dan kecepatan maksimum 0,85 mach. Pesawat ini juga dilengkapi dengan perangkat keamanan dan tangki bahan bakar telah ditambah untuk daya jangkau hingga 10.000 kilometer.
Pesawat BBJ2 ini dirancang untuk memual 4 VVIP class meeting room, 2 VVIP class state room, 12 executive area dan 44 staff area. Interior pesawat dirancang untuk dapat mengakomodasi 67 penumpang.

Dulu jual satelit, kini PDI-P berniat lepas pesawat kepresidenan

MERDEKA.COM. Kegembiraan terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden periode 2014-2019 terusik. Pasalnya, saat Jokowi menerima pucuk pimpinan, Indonesia sudah mendapat masalah serius yakni sempitnya ruang fiskal akibat besarnya dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Vitalnya peran BBM bagi kehidupan masyarakat memang membuat pemerintah tidak bisa lepas tangan begitu saja. Pemerintah harus hadir untuk membantu masyarakat ekonomi rendah.

Masalah inilah yang membuat pusing Jokowi dan partai koalisi pendukungnya. Di satu sisi Jokowi menyadari tingginya beban anggaran subsidi, namun, di sisi lain pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk menjalankan program-program pembangunan sesuai janjinya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebagai partai pengusung Jokowi, melalui politisinya Maruarar Sirait mengusulkan skema penghematan melalui penjualan pesawat kepresidenan.

Padahal, asal muasal dibelinya pesawat kepresidenan justru untuk menghemat anggaran perjalanan dinas presiden yang terlalu besar gara-gara selalu menyewa pesawat.

Maruarar mengatakan, efisiensi adalah hal pertama yang harus dilakukan pemimpin. Jika pemimpin masih berfoya-foya dengan kemewahan maka rakyat juga tidak akan mau melakukan penghematan.

"Efisiensi rakyat juga harus lihat seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas. Ke depan saya usulkan pesawat presiden dijual saja, ini untuk efisien. Protokoler dikurangi dan ini memberi contoh. Pemimpin tidak sederhana bagaimana orang bisa sederhana," ucap Ara dalam diskusi di Hotel Pullman, Jakarta.

Presiden terpilih Joko Widodo kaget saat dikonfirmasi terkait usulan salah satu politisi PDIP Maruarar Sirait soal penjualan pesawat kepresidenan. "Kata siapa (mau dijual)? Dijual ke siapa?" ucap sosok yang akrab disapa Jokowi tersebut di Balaikota, Jakarta.

Jokowi heran dengan usul itu mengingat umur dari pesawat kepresidenan baru beberapa bulan terhitung sejak didatangkan pada April lalu. "(pesawat kepresidenan) masih baru kok mau dijual," singkat Jokowi.

Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) itu dibeli Indonesia seharga USD 89,6 juta atau sekitar Rp 847 miliar semasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden. Pesawat tersebut tiba di Tanah Air pada 10 April 2014 yang selanjutnya digunakan untuk lawatan ke dalam dan luar negeri.

Rencana penjualan aset negara bukan barang baru bagi partai berlambang banteng moncong putih tersebut dalam menghadapi 'krisis' anggaran. Pada 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga ketum PDI-P turut memutuskan menjual satelit Indosat kepada Singapura akibat keringnya kas negara karena dampak krisis moneter 1998.

Ketua DPP PAN Didik Junaidi Rachbini menilai, nasionalisme dapat diukur dari kebijakan saat memerintah. PDIP selalu menjual kata nasionalisme dalam setiap kesempatan pemilu.

Dia menjelaskan, nasionalisme PDIP patut dipertanyakan ketika saat Mega menjadi presiden menjual aset negara. Meskipun pada saat itu PDIP berdalih Indonesia sedang mengalami krisis.

"Krisis, kita bangkrut, menjual aset itu dianggap nasionalis atau tidak, pertimbangannya bisa 50-50," kata Didik.

Pengamat ekonomi Institute for Development and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menyayangkan wacana penjualan kepresidenan muncul dari kubu Jokowi. Menurutnya, harapan rakyat kepada Jokowi justru adalah dia melakukan perubahan fundamental bukan penyelesaian masalah secara instan seperti itu.

"Kalau solusinya cuma menjual aset negara, ngapain kita pilih Jokowi kemarin," ujarnya saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Senin (1/9) malam.

Perubahan yang dimaksud Enny ialah bagaimana Jokowi menggenjot penerimaan negara dengan meningkatkan rasio pajak, penerimaan dari sektor tambang, dan lain sebagainya. "Peluang penerimaan masih luas dan besar. Namun, memang membutuhkan kerja keras," tuturnya.

Enny menambahkan penjualan pesawat kepresidenan justru tidak efektif. Pasalnya, pembelian pesawat tersebut awalnya justru untuk penghematan anggaran perjalanan dinas presiden yang cukup besar.

Dulu PDIP tolak keras harga BBM naik, kini minta kenaikan harga

MERDEKA.COM. Isu perlunya diambil kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali muncul ke permukaan seiring dengan makin membesarnya alokasi anggaran subsidi bidang energi, khususnya BBM. Wacana ini bukan berasal dari pemerintah, melainkan dari kalangan akademisi, ekonom, pengusaha, dan pihak lain termasuk partai politik.

Bukan hal mudah bagi pemerintah untuk memutuskan kembali menaikkan harga BBM. Terlebih, tahun lalu pemerintah sudah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk premium dari semula Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 dan solar dari semula Rp 4.500 menjadi Rp 5.500.
Meski di akhir masa jabatannya sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepertinya menahan untuk tidak mengambil kebijakan nonpopulis tersebut. Pemerintah lebih memilih jalan 'aman' dengan kebijakan membatasi konsumsi dan penjualan BBM bersubsidi.
Dalam postur anggaran tahun depan yang akan digunakan oleh pemerintahan baru, SBY juga tidak memasukkan rencana kenaikan harga BBM. Berangkat dari situ muncul desakan-desakan serta sindiran soal kesalahan SBY membiarkan anggaran negara terus dibebani subsidi BBM.
Salah satunya, SBY dianggap menjebak pemerintahan baru yang bakal dipimpin Joko Widodo sebagai presiden terpilih dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden terpilih.
Anggapan itu terlontar dari kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). SBY, secara tidak langsung dinilai mengarahkan suksesornya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Soalnya, Rancangan APBN (RAPBN) 2015 disusun dengan tidak menyisakan ruang fiskal cukup bagi presiden mendatang untuk menjalankan program-program yang dijanjikannya semasa kampanye.
"Nampaknya RAPBN ini didesain oleh pemerintahan SBY agar pemerintahan baru menaikkan harga BBM subsidi. Enggak fair dong," ujar politisi PDIP Dolfie O.F Palit.
Seolah tidak mau 'masuk dalam jebakan', PDIP mendorong SBY untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum dia lengser. Salah satu strategi awal adalah menolak pelimpahan atau skema tunda tagih (carry over) subsidi premium dan solar tahun ini, untuk masuk anggaran 2015.
Dalam RAPBN 2015, SBY mewariskan subsidi BBM membengkak hingga Rp 363,5 triliun, dari total subsidi sebesar Rp 433,5 triliun. Ini akibat adanya carry over subsidi PT Pertamina, termasuk untuk elpiji 3 kg, yang bengkak pada 2014 lantas ditagihkan pada APBN tahun depan.
Dolfie mengingatkan, potensi bengkaknya dana PSO Pertamina karena SBY kemungkinan gagal mengendalikan konsumsi volume 46 juta kilo liter subsidi BBM. Untuk itu, PDI-P bakal ngotot memaksa pemerintahan sekarang menaikkan harga jual ketika batas konsumsi sudah hampir terlewati. "Kalau volumenya 46 juta KL dan jebol ya harus menyesuaikan harga BBM," ujarnya.
Menilik ke belakang, sikap politik PDIP soal subsidi ini berbanding terbalik dengan sikap partai berlambang banteng itu selama menjadi oposisi pemerintahan SBY. Hampir di setiap kesempatan munculnya isu kenaikan harga BBM, PDIP selalu berdiri di garda terdepan untuk menolaknya.
Ambil contoh saat 2012, DPP PDIP menginstruksikan jajaran partai agar memasang spanduk menolak kenaikan harga BBM. Instruksi ini diberikan DPP kepada elemen partai hingga tingkat terbawah.
"Instruksi partai ke seluruh struktur partai se-Indonesia dan kepada seluruh anggota fraksi DPR-DPRD se Indonesia untuk memasang spanduk penolakan kenaikan harga BBM di seluruh pelosok tanah air," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat yang diterima merdeka.com, Sabtu (17/3).
Tidak berhenti sampai di situ, setahun kemudian saat isu kenaikan harga BBM kembali mengemuka, PDIP kembali ke barisan terdepan bersuara lantang menolaknya. Tidak sekadar menolak, partai oposisi ini juga merumuskan postur APBN-P 2013 versi sendiri.
Postur APBN-P 2013 yang ditulis dalam buku saku itu menunjukkan pemerintah sebenarnya bisa mencari sumber-sumber lain untuk menutupi biaya subsidi, ketimbang menaikkan harga BBM.
"Kami sudah bagikan buku kecil. Sesuai buku yang kami buat ini, akan diberikan kepada masyarakat luas bahwa pandangan PDIP kenapa beda dengan pemerintah," kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani di DPR, Senayan Jakarta, Senin (17/6).
Terlihat jelas perubahan sikap politik anggaran PDIP di penghujung lengsernya SBY.

SBY bakal tolak permintaan Jokowi untuk naikkan harga BBM

MERDEKA.COM. Pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Terpilih 2014-2019 Joko Widodo, direncanakan berlangsung nanti malam, Rabu (27/8). Akan tetapi, dialog keduanya mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, bakal tidak mencapai titik temu soal kenaikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung yang menegaskan sikap pemerintah untuk tidak menaikkan harga jual premium dan solar. "Pemerintahan SBY menilai sudah cukup beban tersebut ditanggung masyarakat. Sehingga tidak selayaknya diberikan beban lagi," kata pria akrab disapa CT itu seperti dikutip dari laman setkab.go.id. Rabu (27/8).
Dia mengatakan pemerintah dalam waktu berdekatan sudah membebani inflasi yang ditanggung masyarakat. Pertama, karena harga BBM sudah dinaikkan 33 persen pada 2013 lalu. Ditambah dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) bertahap pada tahun ini.
Dengan rasionalisasi itu, CT menegaskan bosnya, bukan berarti takut menaikkan harga BBM seperti disuarakan beberapa politikus pendukung Jokowi-JK. Pemerintah khawatir kalau harga jual BBM naik jelang dua bulan berakhirnya kabinet SBY, maka inflasi bisa meningkat tajam.
"(Inflasi) Ini keprihatinan pemerintah sekarang. Oleh karenanya, langkah-langkah yang diambil masih langkah-langkah penghematan yang tidak menimbulkan dampak langsung pada masyarakat," ungkapnya.

Awal tahun, Jokowi diprediksi naikkan harga BBM subsidi

MERDEKA.COM. Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas Aldian Taloputra memperkirakan Presiden Terpilih Joko Widodo akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pada semester pertama tahun depan. Menurutnya, Jokowi akan mengambil opsi melanjutkan konsep pembatasan BBM ala SBY di awal masa pemerintahannya. "Kalau kebijakan ini (pembatasan) dinilai berhasil maka akan diteruskan lebih dahulu," ujarnya di Tanjung Pandan, akhir pekan lalu.

Aldian menjelaskan Jokowi akan membutuhkan dukungan politik untuk memperlancar keputusannya menaikkan harga BBM ini. Sementara, saat ini komposisi partai pendukung pemerintahan di parlemen kalah dibandingkan oposisi.
Sehingga, kenaikan baru akan dilakukan pada tahun depan. "Jokowi dengan partainya setidaknya perlu mengajak satu atau dua partai lagi untuk berkoalisi."
Keputusan Jokowi untuk menaikkan harga BBM, selain IHSG, akan mempengaruhi suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan mempengaruhi keputusan masih diperketat atau tidaknya ekonomi Indonesia akibat defisit transaksi berjalan.
"BI Rate tahun depan, jika tidak ada kenaikan harga BBM, akan berada di 7,5 persen sampai 7,8 persen," katanya.

Jokowi Diingatkan Berhati-hati Soal Ekonomi

Pakar ekonomi Firmanzah, menyarankan pemerintahan mendatang, di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mempertahankan kebijakan ekonomi yang disiplin dan berhati-hati.

Hal ini dimaksudkan agar perekonomian nasional bisa terus tumbuh, berkualitas dan semakin bertenaga dalam mewujudkan pembangunan yang sedang berjalan.

Firmanzah menyebutkan, pemerintahan mendatang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan. Selain dibayangi angka inflasi yang tinggi, pemerintah juga perlu mewaspadai dan mengantisipasi normalisasi moneter dunia, dengan dinaikkannya suku bunga di Amerika Serikat yang  direncanakan akan dilakukan tahun 2015, dan tentunya akan memiliki dampak bagi perekonomian nasional.

“Koordinasi dan bauran kebijakan baik di sektor fiskal, moneter dan riil perlu terus ditingkatkan sebagai manivestasi kedisipilinan serta kehati-hatian dalam pengelolaan kebijakan perekonomian nasional,” ujar Firmanzah melansir laman Sekretariat Kabinet di Jakarta, Senin (25/8/2014).

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu memaparkan, di tingkat global, saat ini ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara di Eropa berada di bawah perkiraan Bank Sentral Eropa (ECB).
Bahkan secara rata-rata pertumbuhan PDB di kawasan Euro diperkirakan hanya mencapai 0.1 persen pada kuartal kedua, yang berati lebih rendah dari kuartal pertama sebesar 0,2 persen.

Ia menyebutkan, ekonomi Jerman berkontraksi 0,2 persen, Perancis melaporkan stagnasi pertumbuhan dengan ancaman defisit di atas 4 persen, sementara Italia kembali meneruskan tren kontraksi mengarah ke resesi yang telah dialami dalam beberapa kuartal terakhir.
Adapun di Eropa Timur khususnya Polandia, Ceko, dan Rumania juga menunjukkan perlambatan bahkan ekonomi Rumania dilaporkan berkontraksi 1 persen pada kuratal 2/2014.

Kondisi di atas juga diperburuk oleh situasi politik Zona Euro dengan perseteruan Rusia dan Ukraina yang menyebabkan potensi terhentinya bantuan Internasional ke kawasan ini.

Menurut Firmanzah, indeks kepercayaan konsumen di 18 negara yang tergabung dalam zona Euro juga mengalami pertumbuhan negatif yang  semakin dalam.
“Pada bulan Agustus 2014, indeks kepercayaan konsumen terus merosot hingga minus 10 persen dari posisi Juli 2014 yang mencapai minus 8,4,” terang dia.

Karena itu, Firmanzah memahami jika Bank Sentral Eropa (ECB) pada Juli lalu mengumumkan, kawasan zona Euro kembali dibayang-bayangi risiko deflasi yang berpotensi menjerumuskan ekonomi kawasan tersebut.

Bank sentral Eropa (ECB) telah melaporkan inflasi yang sangat rendah bulan Juli lalu di level 0.4 persen, yang merupakan inflasi terlambat sejak tahun 2009.
Inflasi yang di bawah 1 persen ini, lanjut Firmanzah,  dipandang banyak kalangan akan semakin menyulitkan otoritas kawasan tersebut untuk mendorong pemulihan di kawasan Eropa. Karena itu, ECB mengisyaratkan akan menurunkan suku bunga murah ke level 0,15 persen, atau lebih rendah dari saat ini sebesar 0,25 persen.

Firmanzah menilai, ekspektasi inflasi kawasan Euro yang didesain 2 persen oleh ECB untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sepertinya sulit untuk diwujudkan.
Dia mengingatkan, deflasi yang terlalu rendah memiliki efek yang sama dengan inflasi yang terlalu tinggi. Karena itu, inflasi perlu dijaga dalam rentan yang aman dan memungkinkan ekonomi terus tumbuh namun tidak membahayakan fundamental ekonomi .

Menurut Firmanzah, negara-negara kawasan Euro yang menghadapi risiko inflasi rendah (deflasi) seperti Portugal, Spanyol dan Italia diperkirakan akan semakin membebani pemulihan kawasan Euro dengan target inflasi yang disampaikan ECB.

Ia menyebutkan, tingkat inflasi di  Portugal mencapai minus 0,7 persen pada kuartal II-2014, inflasi di Spanyol diperkirakan turun ke level 0,3 persen.
Sementara Italia juga semakin memburuk, sehingga menyebabkan ekonomi di ketiga negara tersebut semakin sulit keluar dari persoalan hutang dengan tren yang terus meningkat.

“Italia kini menghadapi persoalan hutang yang sangat serius dimana rasio hutang terhadap PDB telah mencapai 135.6 persen, sementara rasio hutang Portugal juga meningkat ke level 132,9 persen,” jelas Firmanzah.

Belajar dari realita yang terjadi di kawasan Euro, menurut Firmanzah, pengelolaan risiko inflasi menjadi sangat relevan bagi perekonomian nasional.
Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan itu menyebutkan, desain kebijakan ekonomi nasional khususnya pengelolaan risiko inflasi telah menjadi fokus perhatian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menggairahkan aktivitas-aktivitas ekonomi produktif.

“Perbaikan kinerja neraca dagang dan inflasi menunjukkan berjalannya bauran kebijakan (policy mix) yang ditempuh selama ini,” kata Firmanzah seraya menyebutkan, bauran kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter dilakukan untuk terus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah risiko global yang semakin kompleks.

Ia mengingatkan, pengendalian inflasi di rentang tertentu tidak hanya sebagai instrument pertumbuhan tetapi sekaligus mendorong penguatan fundamental ekonomi nasional sehingga sejumlah proses pembangunan dapat terus berjalan.

Kondisi itulah, jelas Firmanzah, yang menyebabkan pemerintah berhati-hatian dalam mengeluarkan sejumlah kebijakan yang akan ditempuh. (Nrm)

PKB: Minta Pelantikan Jokowi Ditunda, Bisa Dibully Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan pembentukan panitia khusus kecurangan pemilihan presiden sudah tidak relevan. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan Prabowo-Hatta.

"Sudah tidak relevan, tinggal satu bulan dan putusan MK kan final dan mengikat," kata Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (24/8/2014).
Marwan mengingatakan putusan MK telah menguatkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga, Marwan menilai proses hukum telah selesai. "Apalagi proses politik di DPR untuk membuat pansus pilpres. Tidak mungkin ada penundaan pelantikan," katanya.
Ketua DPP PKB itu menjelaskan proses pembentukan pansus tidak mudah. Pansus harus melalui kajian badan musyawarah (Bamus) DPR serta dibawa ke sidang paripurna.
Ia pesimistis pansus terbentuk. Sebab, DPR saat ini sedang berfokus pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang harus diselesaikan oleh Komisi-Komisi serta Badan Anggaran DPR.
"Hiruk-pikuk pansus jadi kontraproduktif setelah masyarakat memilih Pak Jokowi-JK. Malah bisa jadi bully oleh masyarakat karena tidak relevan," imbuhnya.
Menurut Marwan lebih baik saat ini semua pihak melakukan rekonsiliasi untuk membangun Indonesia. "Dalam demokrasi ada fair play jadi kita tata kembali proses itu," ujar Marwan.

Delapan Pengacara Datangi DPR Minta Pelantikan Jokowi Ditunda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi pengacara masyarakat mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna meminta permohonan dibentuknya panitia khusus (Pansus) pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014. Pengacara itu dikomandoi oleh Alamsyah Hanafiah.

Delapan pengacara itu tergabung dalam Hanafiah and partners yang langsung mendatangi ruang fraksi partai Gerindra di lantai 17 gedung DPR. Mereka diterima langsung oleh politisi partai Gerindra, Martin Hutabarat.
"Sebenarnya maksud kedatangan mereka untuk menyampaikan rasa ketidakpuasan. Kita akan tampung dan kita akan salurkan kepada komisi yang berwenang," kata Martin, Jumat (22/8/2014).
Sementara, Alamsyah mengatakan pihaknya memohon agar pelantikan Jokowi-JK ditunda. Menurutnya, status Jokowi-JK masih dalam sengketa (status quo), sebagaimana telah terdaftar dalam perkara perdata Nomor: 387/PDT/i2014/PN.JKT.PST pada 14 Agustuts 2014 di Pengadilan Jakarta Pusat.
"Jadi kehadiran kami ke Gedung DPR dengan tujuan menyampaikan surat kami yang ditujukan kepada yang mulia Ketua MPR, yang mulai Presiden, yang mulia Ketua DPR RI, dan ketua komisi 2 dan komisi 3 DPR," ujar Alamsyah.

Bercinta dengan ibu teman, gara-gara tergiur kemolekan tubuh

MERDEKA.COM. Andi (22), pria asal Sukabumi yang bekerja sebagai penjual alat sisha di kawasan Condet, Jakarta Timur, nekat bercinta dengan Ana (45) wanita bersuami. Parahnya lagi, wanita yang dia kencani itu ibu dari sahabatnya, Vina.

Mereka berhubungan intim sejak April lalu di rumah Ana di Jl DI Panjaitan, Rawa Bunga, Jatinegara. Pertemuan mereka selalu dilakukan saat rumah kosong.

Ana tak peduli berondongnya adalah sahabat putrinya. Begitu pun Andi, dia tak masalah meski temannya bercinta adalah ibu-ibu beranak.

"Si tante sebenarnya pernah bilang, saya sudah punya suami, tapi saya bilang enggak masalah," cerita Andi saat ditemui di Polsek Jatinegara, Jumat (22/8).

Sudah tiga kali mereka melakukan hubungan bak sepasang suami istri. Hubungan intim ketiga kalinya dilakukan pagi tadi, sekitar pukul 05.00 WIB. Kelakuan memalukan keduanya dipergoki putra Ana yang kemudian melaporkan ke warga dan Andi jadi bulan-bulanan sampai bonyok.

"Dari situlah keluarga tahu perselingkuhan kami," tambahnya.

Andi mengaku, alasannya menerima ajakan Ana untuk bercinta karena bodi si tante yang masih bagus. Dia pun jadi ketagihan.

"Abis enak, masih kenceng," jawabnya sambil menunduk.

Cerita kedekatan Andi dan Ana yang masih memiliki suami itu bermula saat keduanya berkenalan di Facebook sekitar April lalu. Saat itu, Andi mengaku tak tahu wanita yang baru dia kenal di jejaring sosial tersebut adalah ibu Vina.

"Waktu itu sekitar April ketemu di FB, tapi saya enggak tahu kalau itu ibu Vina karena dia pakai nama samaran Rihanna," cerita Andi.

Merasa ada kecocokan, dari pertemuan di FB, di bulan yang sama keduanya sepakat kopi darat. Menurut Andi, Analah yang memintanya ke rumah.

"Dia ngasih alamat, waktu itu kaget juga kok alamatnya rumah Vina. Tapi saya datangin aja," tambahnya.

Karena pertemuan pertama itu, komunikasi keduanya makin intens. Setiap mereka bertemu, rumah Ana selalu dalam keadaan kosong.

Partai Demokrat Tetap Di kualisi Merah Putih

ini twet presiden SBY, Dengan tegas saya katakan tidak ada niat & ambisi seperti itu. PD akan independen & menjadi penyeimbang. Kami tidak haus kekuasaan. *SBY*

Gugatan Prabowo Ditolak MK Jadi Sorotan Dunia

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014. Hal ini lantas menjadi sorotan dunia.

Media Tiongkok, South China Morning Post menulis "Indonesia's constitutional court backs Widodo as Prabowo Subianto's supporters stage protest" atau "Mahkamah Konstitusi Indonesia Mengukuhkan Widodo Saat massa Prabowo Subianto berunjuk rasa."

"Hakim MK secara bulat menolak permohonan Prabowo Subianto ketika gas air mata polisi dan meriam air ditembakkan ke para pengunjuk rasa," tulis South Chiha Morning Post, Kamis (21/8/2014).

Dari belahan Australia, media ABC melaporkan kabar bertajuk "Indonesia's highest court unanimously upholds Widodo's presidential win" atau "Pengadilan Tertinggi Indonesia secara Bulat Memperkuat Kemenangan Widodo pada Pilpres".

"Kemenangan ini membuka jalan bagi Presiden terpilih untuk menjalankan proses selanjutnya, yakni pelantikan di Indonesia pada Oktober," tulis media negeri kanguru itu.

Lewat artikel bertajuk, "Indonesia court upholds Widodo's presidential victory", Kantor Berita Inggris Reuters menuliskan bahwa keputusan MK tidak bisa diganggu gugat karena bersifat mengikat.

"Mahkamah Konstitusional menolak semua gugatan yang diajukan pemohon, yang diputuskan sembilan hakim," kata Ketua MK Hamdan Zoelva, yang dikutip Reuters.

Koran terkemuka Amerika Serikat, The New York Times memberitakan, mantan Jenderal gagal membuktikan klaimnya bahwa telah terjadi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Pak Joko, yang beberapa tahun lalu menjadi Walikota di Jawa Tengah mengalahkan Prabowo dengan perolehan suara 53 persen berbanding 47 persen pada pemilihan ketiga yang digelar secara langsung oleh rakyat," papar The New  York Times.