Tanggul Lumpur Lapindo Sudah Kritis

Surabaya (Antara) - Geolog dari ITS Surabaya Dr Amien Widodo meminta pemerintah pusat dan provinsi untuk mencegah jebolnya tanggul lumpur di kawasan eksplorasi PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, karena kondisi tanggul sudah kritis.

"Kayaknya pemerintah harus turun tangan untuk menghindari risiko yang lebih parah, karena kondisi tanggul lumpur Lapindo sekarang sudah kritis, kondisinya sudah SOS (save our ship)," katanya kepada Antara di Surabaya, Senin.
Ia mengemukakan hal itu terkait upaya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mengatasi keretakan tanggul pada Titik 68 dengan perbaikan yang terus menerus.
Menurut Amien Widodo, larangan warga Porong untuk mengalirkan lumpur pada arus sungai Porong dengan tidak ada alternatif lain akan menambah tekanan air dari pusat semburan yang mengarah ke barat, sehingga kondisi itu akan membahayakan tanggul.
"Kalau air lumpur dari pusat semburan mengalir ke arah tanggul dalam jumlah yang banyak akan terjadi over topping atau air melimpas, sehingga akan sangat membahayakan tanggul, karena bisa meruntuhkan tanggul," katanya.
Bila tanggul jebol, katanya, akan berisiko tinggi pada jalur lalu lintas yang padat di Jalan Raya Porong dan ada rel kereta api yang aktif, sehingga korban dan kerusakan yang cukup parah tidak akan dapat dicegah.
"Pemerintah harus turun tangan untuk menghindari risiko yang lebih parah dengan mendorong adanya saling legowo untuk tidak membiarkan tanggul jebol dengan dampak akan melumpuhkan perekonomian Jatim," katanya.
Hingga kini, Jalur Raya Porong masih merupakan jalur utama sejak terjadinya semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas pada 29 Mei 2006, bahkan saat ini sudah penurunan tanah pada sejumlah titik jalur kereta api sekitar 3-4 centimeter per minggu.
Oleh karena itu, KAI memberlakukan kecepatan maksimum laju kereta api 20 kilometer per jam dan monitoring ketat juga dilakukan pada jalur itu melalui kerja sama dengan masyarakat sekitar.
Namun, kemungkinan terjadinya keretakan lagi pada tanggul di Titik 68 masih mungkin ada, karena perbaikan yang dilakukan BPLS hanya menunda dan bukan solusi permanen untuk mengatasi agar tidak retak lagi. (ar)