PKL di Gang Dolly minta ganti rugi Rp 1 miliar pada Risma

MERDEKA.COM. Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana kembali menggelar pertemuan dengan penghuni lokalisasi Gang Dolly dan Jarak, di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Rabu (21/5) malam. Pertemuan kali kedua ini membahas masalah ganti rugi usaha dan pesangon.

Pada pertemuan di Balai RW VI Kelurahan Putata Jaya, baik warga maupun mucikari menawarkan nilai beragam. Angka yang disodorkan kepada Whisnu, cukup fantastis, jika Pemkot Surabaya ingin warga menyetujui penutupan Gang Dolly dan Jarak pada 19 Juni mendatang.

Seperti yang diajukan Ketua Pedagang Kaki Lima (PKL), Gatot misalnya. Dia meminta kepada Whisnu agar bisa menyampaikan ke Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini untuk memberi uang ganti rugi usaha yang mereka bangun sejak lama senilai Rp 1 miliar per kepala.

"Di Gang Dolly, ada 92 PKL yang selama ini bergantung di sana. Kalau ditutup ke mana lagi kami harus mencari uang? Saya ingin tahu, apakah Rp 3 juta yang dijanjikan Pemkot itu untuk satu atau dua bulan saja? Atau selamanya?," tanya Gatot kepada Whisnu.

Dia melanjutkan, jika uang senilai itu hanya diberikan sekali saja, maka ganti rugi itu tidak senilai dengan pendapatan para pedagang, yang rata-rata per harinya mendapat untung antara Rp 200 hingga 500 ribu.

"Lah kalau uang segitu, ya manah cukup untuk biaya hidup keluarga kami sehari-hari. Kita bersedia menutup lokalisasi jika Pemkot memberi kami Rp 1 miliar tiap pedagang, dan mucikari Rp 1 miliar, sudah selesai," pintanya.

Lain lagi yang diinginkan para mucikari. Mereka lebih memfokuskan pada nilai keadilan. Di Surabaya, banyak tempat-tempat berkedok, yang sesungguhnya adalah bisnis esek-esek masih menjamur di tengah kota, dan seperti dibiarkan saja oleh pemerintah.

"Siapa yang membuat Perda ruko? Siapa yang buat Perda Dolly? Di Surabaya ini banyak ruko, banyak tempat-tempat berkedok bisnis hiburan yang sebenarnya dijadikan tempat lokalisasi, dan ruko itu menjamur di Surabaya. Prostitusi itu bukan hanya di Dolly, tapi kenapa hanya Dolly dan Jarak yang ditutup?," ungkap salah satu mucikari Dolly.

Kalau tempat-tempat hiburan di luar Dolly dan Jarak masih dibiarkan menjamur, lanjut dia, tanggal 19 Juni nanti, saat Dolly ditutup kami akan turun jalan dan melakukan sweeping untuk menutup ruko-ruko itu. "Mari kita tutup sama-sama, itu baru keadilan bagi kami. Selama ini, kami mendapat penghasilan Rp 7 juta per bulan. Maka kami minta ganti senilai itu per bulan plus jaminan hidup, jadi total yang kami minta Rp 15 juta per bulan."

Mendengar permintaan ganti rugi atau pesangon itu, Whisnu sedikit berpikir. Mantan wakil ketua DPRD Surabaya ini mengajak semua yang hadir di acara pertemuan itu, untuk berpikir realistis.

"Kalau menolak permintaan itu (pesangon yang diajukan warga) jaminannya apa? Kalau PKL dilokalisir seperti apa? Saya akan ngomong yang masuk akal. Kalau saya nuruti ganti rugi Rp 1 miliar. Sekarang saya tanya, sampeyan (Anda) bekerja buka warung 30 tahun, apa punya celengan sak miliar (Rp 1 M)?" tanya Whisnu kepada Gatot.