Jika Pindah Haluan, Partai Koalisi Permanen Merah Putih Tidak Dihukum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan bila ada partai koalisi permanen merah putih partai pendukung Prabowo-Hatta yang keluar, tidak diberikan sanksi secara khusus.

"Jangan bertanya kalau ada yang melanggar, ada yang bersumpah menjabat lima tahun, terus diberpindah. Terus enggak ada sanksinya juga," ucap Muzani seusai menghadiri acara deklarasi koalisi permanen merah putih partai pendukung Prabowo-Hatta di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin (14/7/2014).
Menurut Muzani, dengan deklarasi koalisi permanen merah putih maka semua partai berkomitmen moral yang mengikat bagi partai koalisi nanti di parlemen. Sehingga, semua partai berusaha membangun Indonesia lima tahun ke depan dengan kompak.
"Ini kan ihtiar kita memperkuat posisi di parlemen lima tahun ke depan. Komitmennya adalah, sebagai koalisi lima tahun ke depan," cetusnya.
Sementara itu, setiap partai yang telah menandatangani piagam deklarasi koalisi permanen ini harus menjalankan delapan tahapan program, dengan mempertahankan Pancasila.
"Dan tidak mengubah ketetapan MPR tentang PKI dan Komunisme," ucap Muzani.
Adapun partai yang telah mendatangani deklarasi koalisi permanen merah putih seperti, PAN, Gerindra, PKS, PBB, Golkar, Demokrat, dan PPP.