Timses curiga Jokowi-JK dapat nol suara di Sampang

MERDEKA.COM. Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menerima pengaduan dugaan terjadinya kecurangan. Di hari pencoblosan, dugaan ada kecurangan saat penghitungan suara di TPS maupun rekapitulasi di tingkat PPS (kelurahan), PPK (kecamatan) serta kabupaten/kota, seperti Kabupaten Sampang dan Bangkalan, Jawa Timur.

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Ferry Mursyidan Baldan dalam siaran persnya seperti dilansir dari Antara, di Jakarta, Minggu (13/7) menyebutkan, ada beberapa hal yang dilaporkan masyarakat terkait dugaan kecurangan pilpres di dua kabupaten tersebut. Pertama, dilaporkan ada tempat pemungutan suara (TPS) di Sampang maupun Bangkalan yang tidak ada sama sekali suara untuk pasangan Jokowi-JK. Artinya pasangan Jokowi-JK mendapat nol suara.

"Ini rasa-rasanya tidak mungkin, karena di sana pasti ada kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memang mengusung dan mendukung pasangan Jokowi-JK. Selain itu ada kaum nahdliyin yang bersimpati pada Jokowi-JK serta relawan dan Ansor. Jadi kalau suara untuk Jokowi-JK sama sekali kosong atau nol, saya kira itu mustahil. Jika muncul dugaan adanya kecurangan, wajar saja," kata Ferry.

Ferry mengimbau agar pejabat pemerintah harus memastikan diri bersikap netral dan tidak menjadi bagian dari kekisruhan dengan mencurangi hasil pilpres. "Jika ada pejabat pemerintah yang diketahui tidak bersikap netral, maka semestinya tidak hanya dikenai tindak pidana pemilu, tetapi lebih berat dari itu mengancam keutuhan bangsa dan negara. Hukuman terhadap pejabat pemerintah yang ikut memanipulasi hasil pilpres semestinya maksimal," kata politikus Partai NasDem ini.

Pihaknya mencatat, dua kabupaten di Madura itu, yakni Bangkalan dan Sampang ini selalu bermasalah dalam setiap pemilihan umum, baik pilkada gubernur, pemilihan legislatif dan terakhir pilpres ini. Hal itu patut dipertanyakan sehingga potensi masalah selalu terjadi di dua wilayah tersebut.

Dia mengharapkan agar semua lembaga pemerintah, KPU, Bawaslu, tim sukses masing-masing kubu bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi dan mencermati proses rekapitulasi suara di semua tingkatan. Semua pihak harus menahan diri untuk tidak melakukan intervensi kekuasaan guna mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak mereka.

"Saya harap agar semua pihak harus segera mengakhiri praktik-praktik yang menggunakan kekuasaan dan uang untuk menistakan hak politik warga negara demi memperoleh jabatan dan kekuasaan. Hal itu agar kekuasaan yang diraih membawa kebaikan bagi semua warga, bukan sebaliknya," ujar Ferry.