Akademisi: Survei Pesanan Permainkan Suara Rakyat

Jakarta (Antara) - Pengajar Politik dan Kebijakan Publik FISIP Universitas Syiah Kuala, NAD, Aryos Nivada, berpendapat adanya perbedaan hasil hitung cepat `quick count` terkait siapa pemenang pilpres, membuat kebingungan masyarakat, bahkan lembaga survei yang tak kredibel mempermainkan suara rakyat.

"Perbedaan hasil hitung cepat Pilpres yang dilakukan oleh sejumlah lembaga Survei mengindikasikan bahwa ada yang salah dalam prosesnya. Hal ini menurut saya terkait dengan perbedaan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga survei harus dipertanyakan kredibilitas dan profesionalismenya," katanya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, bila lembaga survei melakukan survei berdasarkan pesanan tanpa bisa dipertanggung jawabkan metodologinya, jelas sudah merusak citra dan penilaian publik kepada lembaga survei itu sendiri.
Kecurangan yang dilakukan lembaga survei tertentu dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga survei tersebut.
"Saya masih percaya kepada lembaga survei yang memiliki kredibilitas. Selain itu ketika lembaga survei yang tidak kredibel melakukan penipuan dengan cara rekayasa hasil, maka akan berpengaruh kepada hubungan dengan sesama lembaga survei. Bahkan bisa tidak digunakan lagi jasa mereka oleh publik," tegas Aryos.
Sementara itu, Direktur Archipelago Strategic Consultant Archiss, Azwar Zulkarnaen, menegaskan seharusnya hasil survei bukan untuk kepentingan calon tertentu, namun lebih kepada kepentingan pemilu.
"Hasil hitungan lembaga survei untuk Pilpres, bukan untuk kepentingan calon tertentu, tetapi untuk kepentingan pemilu yang berjalan aman dan damai. Sekaligus untuk mencegah gesekan sosial yang bisa muncul karena hal ini," kata Azwar.Â

Azwar mengatakan, pentingnya metode-metode yang digunakan saat melakukan survei. Kedepannya harus ada asosiasi yang mampu mengaudit lembaga survei.
"Upaya asosiasi lembaga survei untuk mengaudit semua lembaga survei yang melakukan quick count sangat baik. Audit metodelogi, sampel hingga sumber pendanaannya. Kemudian buka hasilnya kepada masyarakat, karena masyarakat membutuhkan informasi yang benar," tegasnya.
Azwar mengingatkan, jangan sampai cara-cara seperti yang terjadi belakangan menjadi preseden dalam pemilu-pemilu selanjutnya di tanah air.Â

"Karena selain merusak demokrasi juga mengancam persatuan bangsa," ucapnya. (ar)