KPK sebut ada potensi politik uang ubah hasil pilpres

MERDEKA.COM. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pelaksanaan Pilpres yang berjalan lancar. Namun, lembaga antikorupsi itu mengimbau semua pihak untuk tetap terus mengawal proses demokrasi ini secara lebih intensif sampai pada pengumuman resmi dari KPU.

"Pasca pengumuman hasil quick count, KPK memandang perlu agar penyelenggaraan dan pengawas pemilu bersama publik untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dari kemungkinan adanya oknum-oknum penyelenggara dan pengawas pemilu yang potensial berperilaku koruptif dan kolusif," jelas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, melalui pesan singkat, Kamis (11/7).

Menurut Bambang, hal itu perlu untuk mendorong keterlibatan publik agar turut mengawasi proses penghitungan suara secara intensif. Sebab, perilaku koruptif dan kolusi dapat diantisipasi mencegah potensi kerawanan.

"Kerawanan itu meliputi, yaitu; Politik uang yang potensial terjadi untuk mempengaruhi akuntabilitas jajaran penyelenggara dan pengawas pemilu," ujarnya.

Kemudian, lanjut Bambang, potensi conflict of interest (COI) yang berbasis pada sikap dan perilaku nepotistik maupun kolusif. "Baik karena primordial atau favoritsme," lanjutnya.

Terakhir, Bambang menilai ada indikasi tindak intimidasi yang berkombinasi dengan COI dan Politik Uang. "Kesemuanya itu berujung pada potensi fraud dan kecurangan sehingga memanipulasi hasil-hasil pemilu pilpres," pungkasnya.