Terlibat Politik Praktis, RRI Harus Diaudit

INILAHCOM, Jakarta - Hitung cepat (quick count) hasil Pilpres 2014 oleh Radio Republik Indonesia (RRI) dicurigai sebagai manuver politik dari sejumlah oknum. Apalagi, RRI tidak termasuk lembaga survei yang diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Presidium Poros Pelajar Santri Indonesia, Ali Rasyid menyebut RRI telah terlibat dalam kegiatan politik praktis yang seharusnya dihindari.

"Kita mendesak agar RRI diaudit keuangannya. Stasiun radio milik pemerintah ini, seharusnya menjaga netralitasnya. Tidak mungkin tidak ada penggeraknya," tukas Ali kepada INILAHCOM, di Jakarta, Jumat (11/07/2014).

Kecurigaan RRI bermain, lanjut Ali, semakin terang benderang karena RRI bukanlah termasuk lembaga survei yang diakui KPU untuk melakukan hitung cepat.

"Kami akan terus bergerak dan mendesak agar RRI bersikap transparan. Ini kami lakukan karena kami cinta RRI. Kami tidak ingin RRI terlibat dalam politik praktis. Apalagi kalau tujuannya hanya untuk memperkeruh suasana," tuturnya.

Sebagai lembaga penyiaran pelat merah, lanjutnya, RRI sebaiknya fokus dalam memberikan pencerahan kapda masyarakat. Bukan malah terlibat dalam manuver politik demi kepentingan kelompok tertentu.

"Kami harap, RRI bisa kembali ke relnya. Kita minta BPK segera audit RRI," tegasnya. [mes]