Alasan SBY Tak Mau Giring-giring Anak Buahnya Untuk Dukung Jokowi atau Prabowo

Laporan Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan kepada anggota dan kader Partai menentukan pilihan politiknya masing-masing untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih.

Pilih merapat ke Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), diserahkan ke kader.

Karena sebagai kepala negara, seperti dijelaskan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan, SBY memang tidak boleh memihak kepada salah satu pasangan Capres.

"Pak SBY Kepala Negara memang tak boleh memihak," ungkap Ramadhan Pohan usai rapat internal di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Minggu (1/6/2014).

"Pak SBY serahkan kami sebagai pribadi untuk memilih yang segaris Partai Demokrat. Sebuah pilihan bijaksana dari Kepala Negara," tambah Ramadhan Pohan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengungkapkani Demokrat ingin visi dan misi para pasangan Capres dan Cawapres bersinergi atau sama dengan program dan kebijakan yang sudah dijalankan Presiden SBY selama 10 tahun ini.

"Kita ingin melihat bagaimana programnya itu sinergi atau sama dengan program Partai Demokrat dan apa yang sudah dijalankan selama pemerintah SBY," ungkap Max, di tempat yang sama.

Karena itu, imbuhnya, Partai Demokrat memfasilitasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyampaikan visi dan misi ke Partai Demokrat dan seluruh kader utama seluruh Indonesia yang akan hadir.

"Sampai saat ini, baru pak Prabowo dan pak Hatta yang akan hadir. Jadi tidak ada yang lain. Karena kita bukan meminta. Tapi Pertemuan tanggal 19 April lalu, juga disebut sebagai landasan awal dimana Pak Probowo dengan timnya meminta untuk menyampaikan visi-misinya di depan DPP Partai Demokrat," tandas Max.

Ditambahkan, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum pernah mendengarkan visi dan misi Prabowo -Hatta.

"Justru baru ini nanti didengarkan bersama-sama," ungkapnya di tempat yang sama.

Menteri Koperasi dan UKM ini pun menjelaskan pemaparan visi dan misi Capres-Cawapres tidak bisa dilakukan secara sebagian-sebagian. Tapi, harus secara menyeluruh dari A sampai Z visi dan misi Capres tersebut dipaparkan.

Karena itu, kata dia, Partai Demokrat memberikan waktu, bagi Pasangan Prabowo-Hatta untuk memaparkan visi dan misinya kepada Partai Demokrat Minggu (1/6/2014) pukul 15.00 WIB.

Akan tetapi, saat Prabowo-Hatta memaparkan visi dan misi, SBY tidak akan hadir di Hotel Sahid Jaya, Minggu (1/6/2014) pukul 15.00 WIB.

"Pak SBY tidak hadir. Pak SBY memiliki kegiatan lain. Ketua Harian kan ada disitu," ungkap Syarief.

Jadi, kata Syarief, Partai Demokrat dan seluruh kader utama seluruh Indonesia yang akan hadir mendengarkan paparan visi dan misi Prabowo-Hatta.

Lebih lanjut dia katakan, bahwa putusan yang akan diambil Partai Demokrat usai mendengarkan Prabowo-Hatta bisa berupa mendukung pasangan itu. Atau tetap bersikap netral dengan memberikan hak kepada kader dan anggota Partai menentukan pilihannya masing-masing.

Lebih jauh Syarief jelaskan pula, bahwa baru pasangan Prabowo-Hatta Rajasa merespon keinginan Demokrat.
Keinginan tersebut adalah memberikan paparan visi dan misi Pasangan Capres dan Cawapres memerintah dan membangun Indonesia lima tahun mendatang.

"Pasangan Prabowo-Hatta merespon keinginan Partai Demokrat," ungkapnya.

Karena itu, kata Syarief, hari ini Partai Demokrat memfasilitasi pasangan Prabowo-Hatta memaparkan visi dan misinya di hadapan anggota dan kader partai berlambang Mercy itu.

"Seperti apa nanti, hasilnya kita lihat nanti sore," tuturnya.

Sebagaimana diketahui Pasangan Prabowo-Hatta akan memaparkan visi dan misinya di depan anggota dan kader Partai Demokrat, di Hotel Sahid Jaya, Minggu (1/6/2014) pukul 15.00 WIB.

Sedangkan dari Pasangan Capres dan Cawapres, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) belum ada permintaan serupa untuk memaparkan visi dan misinya kepada Partai Demokrat.

"Partai Demokrat belum menerima surat tentang permintaan itu," jelasnya.