Beredarnya Surat DKP, Hashim: Pihak Jokowi-JK Cemas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menilai beredarnya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang berisi pertimbangan pemberhentian Prabowo Subianto dari ABRI yang tersebar di sosial media berasal dari kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Sudah pasti. Sudah pasti (berasal dari kubu Jokowi-JK)," kata Hashim di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (11/6/2014) malam.

Adik kandung Prabowo Subianto itu menuturkan, surat keputusan DKP adalah sesuatu yang rahasia. Menurutnya, surat itu adalah rahasia negara yang dijamin Undang-undang dan tidak boleh dibocorkan oleh siapapun.

"Tapi saya kira (beredarnya surat DKP) ini menunjukkan bahwa pihak Jokowi-JK sangat cemas. Mereka sudah stagnan dan sudah tidak naik lagi (elektabilitasnya)," tuturnya.

Bos Arsari Group itu mengatakan, isu hak asasi manusia pada lima tahun lalu tidak dimunculkan saat Prabowo menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri. Namun, pada saat Prabowo menjadi calon presiden isu HAM dimunculkan kembali.

"Tahun ini KPU loloskan pak Prabowo sebagai calon presiden. So, saya kira persoalan HAM sudah selesai," tandasnya.