Hasil Audit BPK Buktikan Program Jokowi di Jakarta Berbau Korupsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden Joko Widodo diimbau untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, menyusul hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas APBD DKI Jakarta 2013 yang menemukan ada 86 proyek di ibukota yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun.

Dari puluhan proyek tersebut, ternyata mayoritas merupakan program unggulan yang selama ini jadi "jualan" politikus PDI Perjuangan tersebut korup.

Temuan di Dinas Pendidikan meliputi penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) ganda kepada 9.006 penerima senilai Rp 13,34 miliar. Selain itu, hasil audit dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di sampel sebelas sekolah negeri menunjukkan indikasi kerugian Rp 8,29 miliar. Padahal, total anggaran BOP untuk sekolah negeri mencapai Rp 1,57 triliun.

BOP untuk sekolah swasta juga terindikasi merugikan daerah Rp 2,19 miliar karena ada manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan ada sekolah yang mendapat BOP walaupun tidak meminta bantuan dana.

Bahkan, program pengadaan bus TransJakarta dan bus sedang di Dinas Perhubungan dinilai tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan diragukan kewajaran harganya senilai Rp 118,40 miliar dan Rp 43,87 miliar.

Selain itu, ada pula keganjilan di Dinas Pekerjaan Umum karena adanya pencairan uang persediaan pada akhir 2013 sebesar Rp 110,04 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi kecamatan, suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan.

Program Kampung Deret juga dinilai tak optimal karena tidak mencapai target. Dari anggaran Rp 214 miliar, hanya terealisasi Rp 199 miliar hingga 30 Mei 2014 atau 93,12 persen dari target. Selain itu, banyak juga rumah deret yang berdiri di atas tanah negara, di lokasi drainase, dan garis sepadan sungai.

"Jokowi harus gentleman dong. Dia sudah terbukti tidak mampu mengurus Jakarta, buktinya banyak program unggulannya dijadikan ajang korupsi. Kalau Jokowi tidak mau mundur, berarti dia bukan negarawan. Kasihan anak buah dia di Pemprov DKI yang sering jadi korban kebijakannya yang terburu-buru," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohammad Sanusi kepada wartawan, Minggu (22/6/2014).

Sanusi menilai, aksi 'blusukan' yang dilakukan oleh Jokowi selama ini hanya menjadi kampanye terselubung. Buktinya sejumlah program yang ditawarkan justru terindikasi merugikan keuangan daerah, seperti kegiatan pembuatan sistem informasi e-surat, e-budgeting, belanja hibah dan bansos, Kartu Jakarta Pintar, Program Kampung Deret dan belasan program lainnya.

"Mendingan lepasin badan dan lepasin baju, copot logo Jaya Raya (seragam dinas) dan minta maaf ke seluruh warga Jakarta, kalau dia telah gagal ngurus Jakarta. Ini baru sikap negarawan sejati," kata Sanusi.

Sanusi menggaransi jika Jokowi mengajukan surat pengunduran diri, DPRD DKI tidak akan menghambatnya.

"Saya selaku ketua Fraksi Gerindra akan langsung mengusulkan paripurna dalam waktu tiga hari. Dan saya jamin jalannya mulus," kata Sanusi.

Sekedar penyegar ingatan, di hari jadinya ke-487, Jakarta mendapat kado pahit dari BPK. Temuan BPK atas APBD DKI 2013 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun.Temuan itu terdiri atas temuan berindikasi kerugian daerah Rp 85,36 miliar, potensi kerugian daerah Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar, dan 3E (tidak efektif, efisien, dan ekonomis) alias pemborosan Rp 23,13 miliar.

Untuk diketahui, hingga berita ini diturunkan, Tribunnews.com belum mendapat konfirmasi dari Jokowi maupun pihaknya.

Ketua Tim Sukses Capres Jokowi-Jusuf Kalla, Tjahjo Kumolo dihubungi belum membalas pesan singkat Tribunnews.com. Pesan melalui BlackBerry Messenger yang dikirim Tribun juga belum terbalas. Namun, pertanyaan sudah terbaca dengan kode 'R