Kivlan mengaku tak enak sama Mega bongkar kasus 'Kudatuli'

MERDEKA.COM. Mantan Kakostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein bersedia memberikan keterangan terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa 13 orang pada peristiwa Mei 98'. Namun dalam keterangan nantinya dia mau Komnas HAM tidak hanya fokus pada kasus hilangnya 13 aktivis saat itu.

"Kalau niat Komnas HAM klarifikasi agar kasus ini terang benderang saya siap. Kan saya sudah sering ungkap di media janganlah luka-luka lama ini dibuka karena kita (negara) sudah mengalami banyak masalah saat ini," kata Kivlan usai memberikan laporan ke Ombudsman, Gedung Pengadilan Tipikor Jln. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (2/6).
Menurut Kivlan, sejak kemerdekaan pada 1945 sudah banyak terjadi kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia. Dia pun mengaku hampir menjadi saksi sejarah peristiwa pelanggaran HAM itu semua.
"Maksud saya nanti ada panel yang dibentuk undang-undang nasional untuk membuka bahwa kasus pelanggaran penghilangan HAM di Indonesia sejak 1945," katanya.
Saat menjabat sebagai Kakostrad, Kivlan mengaku mendapat beberapa laporan dari intelijen negara terkait beberapa peristiwa kasus pelanggaran HAM berat. Termasuk kasus di tahun 98' yang kemudian menimbulkan maslah.
"Selain peristiwa di bulan Mei, pada 1998 ada kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur, di Talangsari, Lampung. Saat ini komandannya ada pak Hendropriyono, tetapi enggak jelas akhirnya," imbuhnya.
Lalu masalah Tanjung Priok, masalah kejadian Ambon. "Kejadian Ambon. Kejadian Poso. Kejadian Sampit, Kalimantan Barat. "Maksudnya diselesaikan secara nasional bukan parsial yang 13 (aktivis) saja," ujarnya.
Kivlan menuturkan, mengenai hilangnya 13 aktivis dirinya bersama pamswakarsa ditunjuk mengamankan sidang istimewa MPR. Termasuk peristiwa kasus dualisme PDI-P. Kasus penyerangan terhadap markas PDI di Jakarta pada 27 Juli 1996 atau dikenal dengan kerusuhan dua puluh tujuh juli (Kudatuli).
"Waktu kejadian 3 orang hilang di Cawang fotonya ada sama saya. Kejadian yang di Jalan Kasablanka pada 11-13 November 98 ada fotonya sama saya," katanya.
"Siapa yang terlibat di situ nanti saya jelaskan karena saya saksi sendiri dalam peristiwa itu. Nanti kalau saya buka kan enggak enak sama ibu Megawati. Saat itu ada kasus penyerangan terhadap penyerangan loyalis terhadap pak Suryadi di PDI-P," tukasnya.
"Di situ terlibat semua ada keterlibatan pengusaha minyak Arifin Panigoro. Di situ ada Managara Manurung, ada Ratna Sarumpaet. Di situ saya lihat dan foto ada logistik dibawa mobil Kompas. Logistik itu ada gambar Megawati dan kalau saya buka kan enggak enak semua. Saya enggak sama ibu Megawati," pungkasnya.