MERDEKA.COM. Kubu capres Prabowo Subianto angkat bicara soal
beredarnya surat rekomendasi pemecatan Pangkostrad Letnan Jenderal
Prabowo Subianto dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan Prabowo tidak
pernah dipecat.
Sebagai bukti, kata Fadli, mantan Danjen Kopassus itu tetap menerima hak-haknya seperti uang pensiun.
"Sekali
lagi Pak Prabowo tidak pernah dipecat. Itu menurut Keppres
No.62/ABRI/1998, Pak Prabowo menurut Keppres itu diberhentikan dengan
hormat, jasa-jasanya juga diakui dan juga diberikan pensiun. Artinya
tidak pernah ada," jelas Fadli Zon di Rumah Polonia, Jakarta Timur,
Senin (9/6).
Dia menduga ada pihak yang dengan sengaja telah
membocorkan dokumen penting itu. Soal siapa otaknya, Fadli mengaku tidak
tahu. Tapi sepengetahuan Fadli, surat pemberhentian Prabowo saat itu
ada brankas Panglima ABRI yang saat itu dijabat Jenderal Wiranto.
"Jadi
kalau kemarin itu beredar satu dokumen seolah-olah dokumen Dewan
Kehormatan Perwira (DKP), itu adalah rahasia negara. Berarti ada yang
membocorkan rahasia negara. Kita berharap juga institusi TNI mengusut
siapa yang membocorkan dokumen-dokumen, karena itu hanya ada di brankas
Panglima ABRI, ketika itu dalam hal ini adalah Pak Wiranto. Jadi itu
adalah suatu tindak pidana, membocorkan rahasia negara," bebernya.
Namun,
dia menambahkan, secara keaslian, dokumen yang beredar kemarin juga
diragukan. "Dokumen itu tidak akurat, yang akurat adalah dokumen akhir
yaitu Keppres," tambahnya.
Seperti yang diberitakan kemarin,
surat pemberhentian itu ditetapkan tanggal 21 Agustus 1998 oleh DKP yang
diketuai Jenderal Subagyo HS, Wakil Ketua Jenderal Fachrul Razi,
Sekretaris Letjen Djamari Chaniago. Kemudian Letnan Jenderal Susilo
Bambang Yudhoyono, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar dan
Letjen Ari J Kumaat.
Isi surat itu berisi beberapa poin. Terutama soal kesalahan Prabowo menganalisa perintah Kasad saat menghadapi situasi 1998.
No comments:
Post a Comment