Pemuda NU Desak KPU Tertibkan Exit Poll Hasil Pilpres

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Daulat Nusantara (GDN), kelompok pemuda di kultural Nahdlatul Ulama (NU), mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menertibkan sosialisasi exit poll hasil Pemilihan Presiden di luar negeri.

"Itu jelas melanggar UU Pemilu," kata Ketua GDN Frans Islami, dalam konferensi pers di restaurant Handayani Prima, Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (5/7/2014).
Frans menjelaskan, proses pemungutan suara dalam pemilihan presiden di luar negeri memang sudah dilaksanakan sejak tanggal 4 Juli kemarin.
Meski demikian, UU Pemilu menyebut proses penghitungan suara baru dapat dilakukan pada tanggal 9 Juli mendatang, tepatnya pukul 14.00 WIB setelah seluruh proses pemungutan suara berakhir.
"Bagaimana mungkin exit poll atau quick count bisa dilakukan jika kotak suara saja belum bisa dibuka? Jika ternyata metode yang digunakan dengan bertanya langsung ke pemilih di luar TPS, apa bisa dipertanggung jawabkan kebenaran informasi yang disampaikan?" tegas Frans.
Atas dasar tersebut Frans meyakini sosialisasi exit poll sebagai informasi yang informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan sumbernya.
"Saya anggap itu hoax. Dan KPU sebagai otoritas resmi penyelenggara Pemilu harus menertibkan itu," lanjutnya.
Ketua Umum GDN Al Amin Nur Nasution, di tempat yang sama menyayangkan adanya pihak-pihak yang dengan sengaja mensosialisasikan exit poll hasil Pilpres di luar negeri, sementara proses pemungutan suara di Indonesia belum dilaksanakan.
"Itu pasti memiliki tujuan jahat. Salah satunya membangun opini masyarakat seolah-olah kandidat tertentu sudah dimenangkan oleh WNI di luar negeri. Itu harus dicegah," kata Al Amin.
Acara konferensi pers GDN yang dikemas dalam bentuk buka puasa bersama juga dimaksudkan sebagai deklarasi dukungan ke pasangan Prabiwo Subianto - Hatta Rajasa.
"GDN sudah berdiri sejak setahun lalu, dan kami janjikan 3 juta suara pemuda NU untuk Pak Prabowo dan Pak Hatta.
Kami sudah laksanakan tugas-tugas konsolidasi pemenangan, salah satunya di Jawa Timur dan DKI Jakarta, kami gerilya penguatan dukungan di kalangan Nahdliyin," pungkas Al Amin. (*)